Pembatasan BBM Bersubsidi Segera Dijalankan, Pendaftar My Pertamina Tembus 2,8 Juta
JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi melalui skema BBM tepat sasaran tetap akan dijalankan.
Meskipun belum diketahui secara jelas kapan program BBM subsidi tepat sasaran itu berjalan, Kementerian ESDM menyatakan bahwa saat ini aturan pendukung pelaksanaan kebijakan itu sedang dalam kajian, atau tepatnya menanti revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebelumnya diketahui bahwa pembatasan isi BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan dilakukan melalui mekanisme kriteria kendaraan. Jika sesuai kriteria, kendaraan diwajibkan melakukan pendaftaran melalui website MyPertamina.
PT Pertamina Patra Niaga sendiri mencatat, sampai pada awal Oktober 2022 ini, kendaraan yang sudah mendaftar di Mypertamina sudah mencapai 2,8 juta unit kendaraan. “Saat ini kendaraan yang didaftarkan sekitar 2,8 juta,” terang Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting kepada CNBC Indonesia, Rabu (05/10/2022).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebutkan bahwa revisi Perpres itu tetap dibutuhkan, oleh karenanya pemerintah terus mengkaji revisi Perpres tersebut untuk pembatasan Pertalite dan Solar Subsidi ini.
“Masih (dibahas), kan harus ada, segera,” ungkap Menteri Arifin saat ditemui di agenda Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (04/10/2022).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyebutkan bahwa, koordinasi mengenai revisi Perpres 191/2014 lintas kementerian. “Masih di Kementerian BUMN (revisi Perpres). Jadi kondisinya kita masih diskusi antar kementerian,” ungkap Tutuka.
Tutuka meyakini, aturan tersebut bukan hanya bicara soal pembatasan melainkan supaya penggunaan BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Makanya, kata Tutuka, penggunaan BBM tepat sasaran ini perlu dilakukan. “Sekarang lagi dikaji, perlu digarap bersama antar kementerian,” ungkap Tutuka.
Namun sayang, Tutuka belum bisa memberitahu kapan pelaksanaan pembatasan Pertalite akan dijalankan. Yang jelas, pihaknya sudah memiliki konsep atas pembatasan tersebut. “Kita sudah punya konsep,” tandas Tutuka. []