PMI Berpeluang Bawa Pengalaman dan Ketrampilan dari Luar Negeri untuk Membangun Desanya

JAKARTA – Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia (KP2MI) Muh Fachri mengatakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke tanah air berpeluang tidak hanya membawa hasil kerja berupa remitansi, tetapi juga keterampilan dan pengalaman global untuk membangun ekonomi daerah asal.

Dengan konsep “brain circulation”, KP2MI menargetkan PMI yang kembali ke tanah air dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah, termasuk melalui lahirnya wirausahawan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja di daerah asal.

“Ketika kembali, pengalamannya di luar negeri itu menjadi pengalaman global yang bisa menjadi modalitas untuk pembangunan di wilayah desa daerah asal,” kata Fachri dalam acara diskusi dan penandatanganan kerja sama kajian dampak remitansi PMI di Jakarta, Kamis.

Fachri mengatakan PMI yang bekerja di luar negeri memiliki kesempatan memperoleh pengalaman kerja, keterampilan, serta pemahaman mengenai pola kerja dan lingkungan bisnis di negara penempatan. Modal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan ketika PMI kembali ke Indonesia.

Dengan demikian, manfaat migrasi tenaga kerja tidak berhenti pada penerimaan remitansi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi dapat berlanjut menjadi kegiatan produktif seperti investasi, kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Uangnya bisa dipakai untuk berusaha atau untuk berinvestasi. Karena pasti tidak semua PMI kita juga punya entrepreneur yang baik. Nanti akan menjadi pilihan-pilihan bagi PMI sendiri,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi keuangan bagi PMI agar pendapatan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri dapat dikelola secara lebih produktif.

Fachri menyebut sejumlah lembaga keuangan telah menyediakan instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan pekerja migran. Salah satunya berupa program tabungan emas yang berdasarkan survei KP2MI cukup diminati PMI di luar negeri.

Namun, literasi keuangan masih menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan remitansi, karena itu, pemberdayaan PMI dan keluarganya perlu dilakukan sejak tingkat desa.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera (Desa Migran Emas). Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi, pelindungan dan pemberdayaan PMI sejak sebelum keberangkatan hingga setelah kembali ke daerah asal.

Ia menilai pendekatan berbasis desa penting karena pelindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Aspek pelindungan mencakup hukum, ekonomi, dan sosial sehingga membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks ekonomi, keberadaan PMI telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan sejumlah daerah yang menjadi kantong pekerja migran.

Di beberapa desa di Ponorogo, misalnya, ia melihat kondisi rumah masyarakat di wilayah yang menjadi kantong PMI relatif berbeda dibandingkan desa yang bukan merupakan kantong PMI.

“Artinya, kesimpulan sederhana yang bisa kita lihat bahwa ketika orang memutuskan menjadi pekerja migran Indonesia maka ada lompatan kesejahteraan,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan KP2MI mendorong agar kontribusi PMI terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat diukur secara lebih baik melalui data.

Data jumlah PMI, remitansi, kondisi keluarga, hingga perkembangan ekonomi purna PMI dapat membantu pemerintah, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat membentuk siklus yang lebih produktif, dimana saat PMI berangkat dengan keterampilan dan kesiapan yang lebih baik, memperoleh pengalaman global selama bekerja, dapat kembali ke daerah dengan modal finansial dan pengetahuan yang dapat dikembangkan menjadi usaha maupun kegiatan ekonomi baru. []
ANTARA