Ribuan Sekolah Nyaris Roboh, Mengapa MBG yang Lebih Diprioritaskan?

JAKARTA – Belakangan ini, ruang publik dipenuhi gambar dan video yang kontras. Di satu sisi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri megah dengan bangunan baru dan fasilitas yang memadai.

Di sisi lain, tidak jauh dari lokasi yang sama, masih banyak sekolah dengan dinding retak, atap bocor, lantai rusak, bahkan ruang kelas yang nyaris roboh.

Kontras ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah prioritas pembangunan. Negara tampak begitu serius mengejar realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun tata kelolanya masih menuai berbagai kritik dan efektivitasnya masih terus diperdebatkan. Pada saat yang sama, jutaan anak masih belajar di ruang kelas yang tidak aman.

Situasi ini terlihat jelas di banyak daerah, bukan hanya di wilayah terpencil, tetapi juga di berbagai provinsi yang selama ini menjadi pusat perhatian pembangunan nasional.

Studi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa sekitar 49,5% ruang kelas SD di Indonesia masih mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 10,8% lainnya berada dalam kondisi rusak berat. Di tingkat SMP, angka kerusakan mencapai 42,7% (lihat Gambar 1), sementara sekitar sepertiga ruang kelas SMA dan SMK juga masih mengalami kerusakan.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Banyaknya ruang kelas yang rusak adalah indikator bagaimana pendidikan Indonesia membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran yang serius. Sulit membayangkan anak-anak dapat belajar secara optimal ketika mereka harus duduk di bawah atap yang bocor atau di dalam bangunan yang sewaktu-waktu berisiko runtuh.

Terlebih, permasalahan di sektor pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi infrastruktur sekolah, tetapi juga mencakup kesejahteraan guru, kualitas kurikulum, serta keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran.

Salah prioritas

Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp228 triliun untuk program MBG. Bahkan, usulan anggaran tahun 2027 meningkat menjadi Rp270 triliun.

Pada saat yang sama, estimasi kebutuhan biaya untuk memperbaiki seluruh ruang kelas rusak di Indonesia hanya berkisar antara Rp40,7 triliun hingga Rp96,5 triliun. Dengan kata lain, bahkan dalam skenario tertinggi, kebutuhan renovasi sekolah hanya sekitar 42% dari anggaran MBG tahun 2026.

Berangkat dari fakta ini, publik pantas mempertanyakan apakah negara sedang berusaha menyelesaikan akar persoalan pendidikan, atau justru lebih fokus pada program yang terlihat secara politik tapi belum terbukti efektif secara menyeluruh.

Masalahnya bukan semata-mata soal besar kecilnya anggaran MBG. Yang menjadi persoalan adalah belum adanya evaluasi independen dan transparan mengenai efektivitas program tersebut.

Hingga kini, publik belum memperoleh gambaran yang memadai mengenai dampak MBG terhadap status gizi, kualitas pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dalam situasi fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah uang negara seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Desain program MBG saat ini juga masih menyisakan berbagai persoalan. Studi CELIOS tahun 2025 menunjukkan adanya indikasi inclusion error, yakni kekeliruan data yang menyebabkan kelompok nonprioritas—seperti keluarga mampu yang tidak berasal dari wilayah 3T atau daerah dengan angka stunting tinggi—justru terdaftar sebagai penerima, sebesar 34,2% dalam program MBG.

Jika program ini benar-benar menargetkan kelompok rentan seperti keluarga miskin, balita, ibu hamil dan menyusui, wilayah terpencil maupun tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, kebutuhan anggarannya akan jauh lebih rendah dan lebih efisien.

Dengan pendekatan yang lebih terarah, negara tetap dapat memenuhi tujuan perbaikan gizi tanpa harus mengorbankan kebutuhan mendesak sektor pendidikan.

Terlebih, menurut Badan Gizi Nasional (2026), sebagian pendanaan program tersebut berasal dari realokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Per 15 Juni 2026, realisasi anggaran MBG sudah mencapai 44% .

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas belanja negara, terutama ketika kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Pendidikan harus diprioritaskan

Sulit menjelaskan kepada publik mengapa negara bersedia mengalokasikan hingga Rp270 triliun untuk memperluas MBG, tetapi belum mampu memastikan seluruh anak Indonesia belajar di ruang kelas yang layak. Lebih sulit lagi ketika sebagian anggaran tersebut berpotensi berasal dari pos pendidikan dan kesehatan yang justru menjadi fondasi utama pembangunan manusia.

Karena itu, pemerintah perlu meredam ekspansi MBG sebelum dilakukan audit dan evaluasi independen yang komprehensif. Program ini harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

Selain itu, pada saat yang sama, perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa terus ditunda.

Sebab, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak kita hari ini, tetapi juga oleh tempat mereka belajar dan tumbuh setiap hari. []

Penulis : Isnawati Hidayah, Senior Researcher in rural development, sustainability, and food security, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)