Malang Migrant Centre Siap Menjadi Pilot Project Pelayanan PMI

MALANG – Kabupaten Malang bersiap mencatatkan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui Malang Migrant Center (MMC), Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan sebuah model layanan yang diproyeksikan menjadi pilot project nasional dan nantinya dapat direplikasi di daerah-daerah lain yang menjadi kantong PMI.

Kesiapan peluncuran MMC tersebut menjadi perhatian serius Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, yang memimpin rapat koordinasi teknis di Ruang T Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (10/8/2026) siang.

Turut hadir pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Cipta Karya, Perwakilan Bapedda, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang serta Perwakilan dari Universitas Brawijaya Malang.

Rapat tersebut digelar secara daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mematangkan berbagai persiapan menjelang kunjungan kerja Menteri Koordinator PMK pada 20 Agustus mendatang.

Dalam arahannya, Wabup Malang menegaskan bahwa MMC tidak sekadar menjadi pusat layanan bagi PMI, tetapi diharapkan mampu menjadi model perlindungan pekerja migran yang dapat diterapkan secara nasional.

“MMC ini diharapkan oleh Bapak Menko akan menjadi pilot project di Indonesia. Prototype yang ada di Kabupaten Malang ini nantinya akan diimplementasikan di kota atau kabupaten lain yang merupakan wilayah sumber atau penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia,” tegas Wabup Malang.

Menurutnya, predikat sebagai pilot project nasional membawa tanggung jawab besar. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap instrumen layanan MMC telah siap sebelum peluncuran.

MMC merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Brawijaya (UB) sebagai mitra pelaksana teknis. Gagasan tersebut telah dipersiapkan sejak sekitar satu tahun lalu dan kini memasuki tahap finalisasi agar dapat berjalan secara optimal.

Dalam skema yang disiapkan, Universitas Brawijaya akan menjadi pusat pelaksanaan operasional MMC di Kabupaten Malang. Tim ahli UB akan dilibatkan untuk memperkuat aspek teknis, sementara koordinasi dengan Kemenko PMK terus dilakukan untuk menyempurnakan konsep dan mekanisme layanan di lapangan.

Koordinasi juga diperluas dengan wilayah Kota Batu guna memastikan sinkronisasi program di kawasan Malang Raya. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan MMC tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah sumber PMI.

Wabup Malang meminta seluruh pihak bergerak cepat dalam menyelesaikan berbagai persiapan teknis. Menurutnya, waktu menuju agenda kunjungan Menko PMK harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan tidak ada instrumen penting yang terlewat.

“Kita gerak cepat melakukan koordinasi teknis agar pada saat kunjungan Bapak Menko nanti, semua instrumen sudah siap dan model MMC ini benar-benar siap untuk diduplikasi secara nasional,” ujarnya.

Lebih dari sekadar pusat pelayanan, kehadiran Malang Migrant Center diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan peningkatan kualitas layanan bagi PMI dan keluarganya. Dengan konsep yang terintegrasi dan dukungan lintas sektor, MMC diharapkan mampu menghadirkan model pelayanan PMI yang lebih efektif sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Langkah Kabupaten Malang ini sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu wilayah yang serius dalam membangun ekosistem perlindungan pekerja migran, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga ketika kembali ke tanah air.  []