Migran Care Desak Pemerintah Buka Posko Pengaduan Corona Untuk PMI

JAKARTA – Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendesak pemerintah khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing, China membuka posko pelaporan untuk memantau pekerja migran Indonesia yang ada di sana.

Dikutip dari Kontan.co, Wahyu mengatakan, pembukaan posko itu untuk mengetahui kabar terkini dan berapa banyak pekerja migran Indonesia. Tidak hanya itu, Ia berharap posko juga dibuka di wilayah-wilayah sekitar China yaitu Hong Kong dan Taiwan. Juga di Asia Tenggara seperti di Malaysia dan Singapura.

“Kami mendesak pemerintah khususnya KBRI untuk membuka posko pelaporan,” kata Wahyu ketika dihubungi, Rabu (05/02/2020).

Selain itu, Wahyu meminta pemerintah agar memperhatikan kebutuhan pekerja migran untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Misalnya terkait masker, pembersih tangan dan lainnya.

Perwakilan Migrant Care Malaysia, Alex Ong meminta, KBRI di Malaysia melakukan pemantauan kondisi terkini pekerja migran Indonesia di Malaysia. Ia menyebutkan, KBRI tidak punya inisiatif untuk turun ke lapangan meninjau pekerja migran Indonesia.

“Bagaimana tahu pekerja migran Indonesia sehat?. KBRI tidak punya database pembantu rumah Indonesia dengan alamat dan kontrak yang jelas,” kata Alex.

Alex menilai, agen dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) kurang berperan dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran.

Sebab itu, Alex mendorong KBRI database jumlah dan keberadaan pekerja migran Indonesia di Malaysia dari agen dan PPTKIS, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mengetahui pekerja migran yang sedang sakit serta reaktif dalam membuat rencana dan mitigasi dalam pencegahan virus corona.

“Jangan hanya bicara tanpa ada yang dilakukan,” kata dia.

Perwakilan Migrant Care Hong Kong, Sring Atin, meminta Konsulat Jenderal RI di Hongkong membuka posko bantuan atau posko pelaporan.

Hal ini untuk memberi bantuan kepada semua pekerja migran maupun WNI yang ada di Hongkong untuk mendapat kebutuhan-kebutuhan dalam mencegah penyebaran virus corona. Di antaranya seperti masker, pembersih tangan dan multivitamin.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat kesepakatan bilateral dengan pemerintah Hongkong agar bantuan tersebut dapat masuk ke Hong Kong.

Atin bercerita, saat ini pekerja migran butuh antre satu hingga dua jam untuk membeli masker. Sebab, masker menjadi salah satu barang langka karena banyaknya permintaan tidak diimbangi dengan ketersediaan yang cukup.

Sehingga membuat harga jual masker pun terbilang tinggi. “Pemerintah (Indonesia) lamban dalam hal ini. Pekerja migran di sini kekurangan masker, juga perlu multivitamin untuk mencegah penyebaran virus ini,” kata Atin.

Selain itu, adanya imbauan dari Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong yang menyatakan semua buruh migran untuk tidak banyak keluar dari rumahnya.

Artinya, hari libur pekerja migran tersebut mau tidak mau digunakan untuk bekerja. “Ini menambah beban pekerja migran Indonesia di Hong Kong,” kata Atin. []