PMI Didorong Turut Mendukung Suksesnya Sensus Penduduk 2026
2 min read
JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas dukungan KP2MI terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta penguatan sinergi dalam penyediaan data pekerja migran Indonesia.
Kepala Biro Humas KP2MI, Sukarman, menyampaikan Sensus Ekonomi memiliki cakupan informasi yang sangat luas, termasuk pelaku usaha berbasis digital. Ia menilai data remitansi yang tersaji hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan menjadi informasi penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia.
Selain itu, Sukarman juga menyoroti masih terbatasnya data mengenai purna pekerja migran beserta keluarganya yang memiliki usaha. Menurutnya, data tersebut penting sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia setelah kembali ke tanah air.
“Kami berharap sinergi antara KP2MI dan BPS dapat terus diperkuat, sehingga ke depan tersedia data pekerja migran Indonesia yang semakin lengkap, akurat, dan terintegrasi. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan maupun program pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Teguh Sugiyarto, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan memperoleh dukungan KP2MI agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk yang berada di bawah pembinaan kementerian.
“Tujuan kami adalah memperoleh dukungan dari KP2MI agar pelaku usaha di bawah pembinaan kementerian dapat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi. Pendataan ini bertujuan menangkap struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh melalui pendataan seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, hingga usaha besar,” ujar Teguh.
Terkait data remitansi, Teguh menjelaskan bahwa pengembangan data remitansi dapat dilakukan melalui integrasi dengan kegiatan statistik lainnya, seperti Survei Potensi Desa (Podes), untuk mengidentifikasi daerah asal pekerja migran Indonesia hingga tingkat desa.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. BPS berharap dukungan KP2MI dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha sehingga pendataan dapat menghasilkan data yang semakin lengkap dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. []
