Sukses Dilobi Oleh BP2MI, Barang Masuk Bawaan PMI Bebas Bea Masuk

JAKARTA – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani membawa kabar gembira bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal itu karena Benny telah berhasil melobi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan bea masuk bagi barang milik PMI yang ada di luar negeri.

“Saya datang menemui Pak Dirjen Bea Cukai untuk mengusulkan (pembebasan bea masuk barang milik PMI), In Syaa Allah tahun 2023 akan keluar Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan biaya masuk barang milik PMI,” kata Benny usai melepas keberangkatan 302 PMI ke Korea Selatan, di Jakarta, Senin (09/01/2023).

Benny mengatakan, usulan pembebasan bea masuk tersebut sedang dalam tahap pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia, Permenkeu terkait pembebasan bea masuk tersebut akan keluar dan menjadi kado istimewa bagi Presiden Joko Widodo.

Dia juga mengomentari terkait viral video PMI bernama Ayu yang mengeluhkan sulitnya proses barang masuk ke Indonesia yang dikirimnya dari Taiwan. Kritikan Ayu itu ditujukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan pihak Bea Cukai yang telah mengeluarkan peraturan pajak untuk para PMI jika ingin mengirim barang ke Tanah Air.

“Saya katakan, Bea Cukai tidak bersalah karena menjalankan aturan. PMI tidak salah karena BP2MI tidak mengedukasi terkait barang-barang apa saja yang bisa dibawa dan jenisnya apa saja serta berapa banyak,” ujar Benny.

Karena itu Benny mengaku segera mengambil langkah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, salah satunya dengan menemui Dirjen Bea Cukai Kemenkeu.

Selain itu dia menilai fasilitas yang didapatkan PMI belum ada apa-apanya daripada devisa yang mereka sumbangkan terhadap negara sebesar Rp159,6 triliun persen tahun. Ia merinci jika negara mengeluarkan Rp30 juta per PMI dengan total 270 ribu orang maka pemerintah cuma mengeluarkan anggaran Rp8,2 triliun.

“Artinya, negara mengeluarkan Rp8,2 triliun, PMI mengembalikannya Rp159,6 triliun tiap tahun. Ini logika kalau negara ingin hadir untuk menyiapkan sebagaimana semangat Presiden menyiapkan sumber daya manusia. Kita akan bertarung dengan negara lain menyiapkan para pekerja yang betul-betul memiliki kompetensi dan keahlian,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan keberhasilan BP2MI yang telah mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membangun perumahan subsidi khusus PMI.

“Saya sudah sampaikan ke menteri PUPR bahwa PMI harus ada skema perumahan murah bersubsidi menjadi program pemerintah. Program ini akan ‘launching’ tahun ini,” ujar dia.

Benny mengaku sudah mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan lahan untuk perumahan subsidi bagi PMI sehingga para pekerja migran bisa mencicil tiap bulan tanpa adanya paksaan.

“Jika PMI bermimpi punya rumah maka negara hadir untuk menyiapkan fasilitas tersebut,” kata Benny. []