Herd Immunity di Indonesia Belum Mencapai 70%

JAKARTA – Pemulihan ekonomi nasional disebut akan berbentuk W alias masih akan naik turun selama kekebalan kelompok atau herd immunity belum bisa mencapai 70 hingga 80%.

“Selama herd immunity belum tercapai, selama vaksin roll-out belum bisa mencapai 70–80% maka ada risiko pemulihan ekonomi bentuknya double-u (W),” kata Ekonom Senior Chatib Basri dalam Bincang APBN, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Ia melanjutkan, persoalan vaksinasi yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Di Amerika Serikat misalnya, vaksinasi sudah mencapai di atas 50%. Selain itu, ia juga menyebut vaksinasi di Singapura sudah mencapai 80%. Negara tetangga lain seperti Australia pun juga disebut sudah mencapai 80%.

“Kalau kita lihat di dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akses vaksinasinya luar biasa itu. Recovery 2022 diperkirakan lebih tinggi dari kita. Yang di bawah Indonesia untuk tahun 2021 itu hanya Filipina dan Thailand,” ujar Chatib.

Oleh karena itu, Chatib yang juga mantan Menteri Keuangan 2013–2014 bilang jika pemerintah bisa mengatasi pagebluk dengan melakukan vaksinasi yang bisa dipercepat sampai dengan kuartal I/2022, maka target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5,2% bukan hal yang berlebihan.

Sebaliknya, jika pagebluk kembali merebak, pemerintah mesti membatasi mobilitas masyarakat yang akan berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Tapi kalau pandemi merebak lagi pemerintah harus tighten aktivitas ekonominya maka kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin mirip di 2021 sampai dengan vaksinnya selesai,” ucapnya.

Chatib menuturkan, Indonesia sudah belajar dari pengalaman di tahun lalu ketika bulan Juni 2021 ketika aktivitas ekonomi dibuka, purchasing managers index (PMI) Indonesia kembali naik.

Kemudian, ketika masyarakat sudah mulai beraktivitas pada bulan Oktober 2021, kasus positif virus covid-19 kembali meningkat sehingga pemerintah harus lagi mengencangkan aktivitas ekonomi agar penularan virus terkendali.

Selanjutnya, bulan Desember 2021 jumlah kasus kembali meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat.

“Apa yang terjadi di Juli? Kenaikan yang sangat tajam kasusnya kita punya persoalan dengan rumah sakit dengan oksigen adalah sesuatu yang tentu kita tidak mau ulangi. Akibatnya pemerintah menerapkan yang level 4 di tightening kuartal ketiga itu pertumbuhan ekonomi melambat,” jelas Chatib.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, pemerintah mesti bisa melakukan transformasi ekonomi untuk pemulihan ekonomi nasional. Ia bilang, saat ini sektor informal masih mendominasi perekonomian dalam negeri.

Usaha mikro yang termasuk usaha informal tidak akan naik kelas tanpa bantuan pemerintah yang membuat tidak akan ada penambahan pemasukan pemerintah dari sektor ini.

“Karena struktur ekonominya begitu. Oleh karena itu saya berharap Kementerian Keuangan apa yang dimaksud transformasi keuangan. Karena bagi saya transformasi ekonomi bukan hanya perspektif keuangan saja, tapi juga nasional,” ujarnya.

Reformasi Struktural

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan berbagai upaya reformasi struktural dilakukan pemerintah tidak hanya untuk menciptakan pemulihan, namun juga ekonomi yang berkelanjutan.

“Reformasi struktural terus kita lanjutkan agar ekonomi Indonesia tidak hanya pulih tapi juga berkelanjutan,” katanya.

Adapun reformasi struktural yang dimaksud ialah di antaranya berupa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Undang-Undang Cipta Kerja, dan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Menurut Febrio, berbagai reformasi ini merupakan milestone penting dalam peningkatan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Terlebih lagi perekonomian Indonesia tahun depan masih berpotensi dibayangi oleh ketidakpastian baik dari belum berakhirnya pandemi hingga dinamika perekonomian global.

Oleh sebab itu, ia memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan akan tetap menjadi instrumen yang antisipatif, responsif, dan fleksibel, dalam merespons ketidakpastian tersebut sekaligus mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.

Sementara, Febrio bilang, tema kebijakan fiskal tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang mengandung dua unsur penting.

Pertama, APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi dan melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua, APBN 2022 tetap diarahkan untuk mendukung reformasi struktural dalam mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi kuat di masa depan.

“APBN 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan dan berdasarkan asumsi makro yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR,” ujarnya.

Febrio mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah tercatat merata di semua komponen dan menunjukkan tren yang menguat.

Hal ini didukung indikator-indikator ekonomi baik aktivitas konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan tren peningkatan, seiring pelaksanaan perbaikan kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah. []