Kerap Dijadikan Alat Politik Kekuasaan, Muhammadiyah Sangat Setuju UU ITE Direvisi

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mendukung rencana pemerintah merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Mu’ti, undang-undang itu sudah ditentang berbagai kalangan masyarakat sejak dulu.

Beberapa pasal, menurutnya, tumpang tindih dengan undang-undang lain. UU ITE juga kerap dijadikan alat politik oleh kekuasaan oleh berbagai kelompok. Dukungan ini disampaikan Mu’ti melalui akun Twitter @Abe_Mukti, Selasa (16/02/2021).

“Saya setuju dengan gagasan Presiden untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan. Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” cuitnya.

Saya setuju dengan gagasan Presiden untuk merevisi UU ITE yang sebenarnya sejak awal ditentang oleh berbagai kalangan. Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan.

— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) February 16, 2021

Meski rencana revisi tersebut tidak masuk dalam Prolegnas tahun ini, lanjut Mu’ti, pemerintah tetap bisa memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

“Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” cuitnya.

Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) February 16, 2021

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana bakal meminta DPR merevisi UU ITE bila dianggap tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat. []