2.540 Berhasil Dicegah dari Praktik Penempatan Ilegal

JAKARTA – Tangerang, BP2MI (14/9) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menyelamatkan sebanyak 2.540 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari sindikat penempatan ilegal. Penyelamatan PMI dari bahaya sindikat tersebut dilakukan selama dua tahun era kepemimpinaan Kepala BP2MI Benny Rhamdhani sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020.

“Selama dua tahun terakhir BP2MI telah berhasil menyelamatkan  2.540  para PMI dari bahaya Sindikat. Ini akan terus kita lakukan agar para PMI terbebas dari korban penempatan ilegal. Sehingga ke depan korbannya terus berkurang,” ujar Kepala BP2MI saat Focus Group Discussion (FGD) PMI Merdeka dari Sindikat Ilegal, di Anara Hotel Tangerang, (14/09/2022).

Benny mengatakan, dari berbagai penyelamatan tersebut ada penderitaaan, ada air mata, dan ada juga kebahagiaan. Penyelamatan ini adalah potret nyata  dari tanggung jawab negara kepada para PMI. Sehingga, cara pandang dan mindset harus diubah yaitu memberikan pelayanan kepada PMI.

“Diksi-diksi untuk PMI juga terus  kita ubah. Seperti TKI menjadi PMI, PMI bermasalah menjadi PMI terkendala. Untuk merubah mindset itu kita terus glorifikasi yang masif bahwa PMI memberikan sumbangan devisa terbesar ke dua setelah sektor migas yaitu sebesar 159,6 T,” jelasnya.

Benny mengaku, bahwa PMI ini adalah orang-orang hebat karena bisa memberikan sumbangan devisa kepada Negara.

“Negara jika tidak ada  disumbang dari PMI bisa bangkrut. Ini cara kita sebagai alarm, bahwa kita harus sadar diri. Bahwa kita berhutang pada PMI dan tentu saya  saya akan mengambil bagian untuk membayar hutang ini,” gugahnya.

Dengan  ikut mengkampanyekan perlakuan hormat kepada PMI, lanjut Benny, berbagai terobosan terus dilakukan dan dihadapi. Negara harus memberikan pelindungan pasti kepada PMI, kuncinya adalah kemampuan politik sinergi dan kolaborasi. Benny menegaskan, saat ini adalah era keterbukaan  dimana  negara harus memberikan perlindungan.

“BP2MI tidak mungkin melakukan ini dengan  sendiri, karena itu butuh koordinasi dengan semua lintas sektor. Penempatan ilegal kita tegakkan dengan satgas. Untuk praktek ijon rentenir kita hadapi dengan KUR PMI,” ujarnya.

Benny menyatakan, tidak memberikan kesempatan pada bandit-bandit untuk berpesta pora. Kendati penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak, Kepala BP2MI mengaku tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pencegahan .

“Ini tinggal kemampuan politik. Tinggal kesadaran ideologi. Kita tidak boleh hanya menjadi pemadam kebakaran. Kita ini negara besar dan semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

FGD PMI Merdeka dari Sindikat Ilegal ini di hadir para pejabat di lingkungan BP2MI, para Kepala BP3MI seluruh Indonesia secara virtual, Imigrasi dan Polres Bandara Soekarno Hatta serta para awak media dari wilayah Tangerang. []