October 17, 2021

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Empat Provinsi di Pulau Jawa Dominasi Meledaknya Angka Pertambahan Kasus Baru Pandemi Corona

2 min read
Test COVID-19 untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing

JAKARTA – Tren jumlah kasus aktif Covid-19 di tingkat nasional mengalami kenaikan siknifikan. Dalam 6 hari terakhir, penambahan jumlah kasus aktif didominasi oleh 4 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (10,167), Jawa Barat (7,937), Jawa Tengah (7,873), dan Jawa Timur (2,315) yang berkontribusi 62% dari penambahan jumlah kasus positif pada pekan terakhir.

Hal itu disampaikan Ketua Sub-Bidang Data & IT STP Covid-19, Dewi Nur Aisyah saat melaporkan paparannya pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara daring, Minggu (13/06/2021).

Melihat kenaikan kasus yang cukup signifikan ini, Dewi memberi 6 rekomendasi langkah pengendalian Kasus Covid-19, pertama, monitoring dan evaluasi kasus daerah dan penyusunan strategi pengendalian kasus dengan memaksimalkan fungsi Posko PPKM mikro.

“Setiap daerah harus melakukan pemantauan rutin data-data jumlah kasus aktif, kematian, kesembuhan, persentasi BOR ICU dan isolasi, termasuk mobilitas penduduk dan penyusunan strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada. Selain itu juga memaksimalkan peran posko PPKM Mikro untuk pengendalian,” jelas Dewi.

Kedua, meningkatkan jumlah pemeriksaan (testing) dan memasifkan kegiatan tracing. Memastikan jumlah pemeriksaan testing bertambah dan kegiatan tracing dilakukan maksimal untuk menjaring pesien terinfeksi, termasuk yang tidak bergejala.

Ketiga, memastikan ketersediaan tempat tidur Rumah sakit, obat, alkes dan memaksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah. “Pemda harus memastikan kecukupan SDM nakes, alkes, dan obat-obatan. Jika diperlukan melakukan konversi tempat tidur non-covid untuk menjadi tempat tidur isolasi dan ICU Covid-19. Selain itu perlu memaksimalkan fasilitas karantina terpusat posko daerah level kelurahan/desa sebagai tempat isolasi mandiri suspek Covid-19,” terangnya.

Keempat, meningkatkan penegakan Kedisiplinan Prokes dan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk.Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus terus mengawal berjalannya protokol kesehatan (3M) serta melakukan kegiatan penegakan disiplin.

“Pembatasan aktifitas seperti wisata religi, kunjungan/halal bihalal, tradisi pasara, kegiatan sosial (tahlilan/arisan) perlu diketatkan,” tegasnya.

Kemudian yang kelima, melaksanakan kolaborasi pentahelix berbasis masyarakat. Memastikan kerjasama pusat sampai ke daerah berjalan baik, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota sampai jalur koordinasii RT/RW dioptimalkan dengan bantuan TNI/Polri.

“Perlu menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk mengajak disiplin protokol kesehatan. Selain itu hendaknya menggandeng media dan mengedukasi masyarakat sebagai komponen penting dalam pengendalian Covid-19,” Kata Dewi.

Selanjutnya yang kelima, mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Idul Adha.

“Menjelang Idul Adha, perlu mengantisipasi meningkatnya potensi penularan Covid-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas pendudukan terutama di pusat perbelanjaan dan tempat wisata,” pungkasnya. []

Advertisement
Advertisement